Disparitas Perbatasan-Perkotaan Berhasil Ditekan
– 2018, Dapat Rp 3,17 T untuk Bangun Infrastruktur di Perbatasan
TANJUNG SELOR – Seiring dengan laju pembangunan yang terus dilakukan, serta perhatian penuh ke wilayah perbatasan, disparitas atau ketimpangan antara kawasan perbatasan dengan daerah perkotaan di Kalimantan Utara (Kaltara), semakin ditekan dalam beberapa tahun terakhir. Semenjak efektifnya pemerintahan provinsi bungsu ini pada 22 April 2013, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meyakini, disparitas antara pembangunan daerah-daerah perbatasan dengan daerah perkotaan sudah ditekan hingga 30 persen.
Indikator berkurangnya disparitas ini, kata Irianto, bisa dilihat dari mulai dibangunnya sejumlah fasilitas dan sarana infrastruktur di wilayah perbatasan. Antara lain, dikembangkannya sejumlah bandar udara (Bandara) di beberapa daerah perbatasan. Kemudian pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan sebagai sarana permudah konektivitas.
Dari sisi perhubungan, Irianto mengatakan, ke depan akan ada pula pengembangan lapangan terbang (Lapter) untuk menjadi bandara. “Termasuk telekomunikasi dibangun, sehingga masyarakat di perbatasan sudah bisa menggunakan telepon genggam. Jadi, sudah banyak sekali perbedaan peningkatannya. Mungkin sekitar 30 persenan,” ujar Irianto.
Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang diterapkan pemerintah (pusat) melalui Pertamina di Krayan, Kabupaten Nunukan, disebut Gubernur, juga menjadi indikator lainnya. Daerah perbatasan lainnya, seperti Seimanggaris dan Apau Kayan juga dimungkinkan untuk dijamah BBM Satu Harga. “Kami harapkan sampai (akhir) masa jabatan kami, BBM Satu Harga seperti di Krayan bisa merambah lima daerah lagi atau lebih di perbatasan. Saya sudah usulkan ke Pertamina seperti Apau Kayan dan Seimanggaris. Ada juga warga yang minta di Salimbatu (Bulungan). Tak apa-apa, karena juga terkadang wilayah pesisir kita tidak terjangkau,” sebutnya.
Sarana infrastruktur, pembangunan ruas-ruas jalan di perbatasan juga tengah diintensifkan. Hanya saja, memang perlu peningkatan dari jalan tanah ke agregat, dari agregat ke aspal. Selain oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan ruas-ruas jalan di perbatasan untuk mengurai keterisolasian wilayah juga ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tahun depan kita dapat lagi Rp 3 triliun lebih dari APBN untuk semua pembangunan perbatasan secara umum,” sebutnya.
Irianto mengatakan, pembangunan bidang kesehatan juga tengah dikuatkan dengan pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama tipe C, walau saat ini belum dapat dioperasikan penuh. “Kita sudah usulkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memenuhi alat kesehatan dan tenaganya. Begitu juga dengan dokter spesialis, terbang secara rutin ke perbatasan. Itu kita anggarkan. Kita juga ada bantuan rumah swadaya untuk keluarga miskin,” ujarnya.
Pembangunan dan/atau peningkatan akses transportasi yang dilakukan di wilayah perbatasan baik oleh APBD maupun APBN, disebutkan Irianto juga berhasil sedikit menekan biaya logistik. Imbasnya, harga beberapa komoditas di perbatasan dapat dikontrol, bahkan ditekan. “Selain perbaikan ruas jalan, kita juga berikan subsidi ongkos angkut penerbangan. Dari APBD sudah teranggarkan Rp 8 miliar sampai Rp 12 miliar per tahun. Dari APBN hanya berkisar Rp2,5 miliar,” ujarnya.
Tak hanya ongkos angkut, lanjutnya, adanya koneksi rute Tol Laut Surabaya-Sebatik juga diyakininya mengurangi biaya logistik. Kaltara masuk dalam kode trayek T-8, yang mana jaringan trayeknya mencakup Tanjung Perak-Belang Belang-Sangatta-Sebatik-Tanjung Perak. Rencananya, ada pula dukungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuka rute pelayaran perintis dengan kapal Pelayan Nasional Indonesia (Pelni) yang berbasis di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Rutenya mencakup Tarakan-Toli Toli-Leok-Paleleh-Kwandang.
Irianto menambahkan, tahun depan Kaltara akan didukung dana Rp 3,17 triliun dari APBN untuk pembangunan perbatasan. Dana tersebut terbagi di beberapa kementerian. Seperti Rp 1,14 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membangun jalan paralel perbatasan Kaltara sepanjang 127,5 kilometer. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membangun 1 unit kantor desa di Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. Lalu 18 unit kantor desa yang terbagi 6 unit di Lumbis Ogong, 4 unit di Krayan Selatan, dan 8 unit di Tulin Onsoi (Nunukan).
Di Malinau, Kementerian PUPR juga akan membangun 10 unit rumah sederhana bagi penduduk miskin di Long Ampung, 8 unit rumah sosial bagi masyarakat tidak mampu di Lidung Payau, 25 unit rumah layak huni di Kecamatan Kayan Hilir, dan jaringan air bersih di Data Dian tahap III.
Di Nunukan, akan dibangun 300 unit rumah khusus yang tersebar di Lumbis Ogong, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Krayan, Krayan Selatan, Seimanggaris, dan Tulin Onsoi. Di Sebatik Utara akan dibangun 30 unit pembangunan sarana air bersih.
Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan melakukan peningkatan atau pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana matra udara Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan. Mencakup pula pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan personel matra udara Lanud Tarakan. Peningkatan Bandara Malinau akan diurusi oleh Kemenhub dengan alokasi dana Rp 41,7 miliar. Di perhubungan darat, akan ada pengadaan sekaligus pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional ruas Sekatak Buji (Bulungan)-Malinau. Kementerian ini juga menggelontorkan Rp 99,6 miliar bagi peningkatan Bandara Nunukan, termasuk subsidi pengoperasian kapal pada penyeberangan perintis Tarakan-Nunukan, Nunukan-Sebatik, Nunukan-Seimanggaris.(humas/kraya)
