Gubernur Sebut Konektivitas Isu Krusial di Kaltara
TARAKAN – Sektor perhubungan, menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan. Utamanya, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Diyakini Irianto, sebuah negara dapat dikatakan maju, salah satunya karena infrastruktur perhubungannya maju dan dianggap sektor penting oleh pemerintahnya.
“Rakornis ini merupakan kegiatan penting, meski sifatnya rutin tahunan. Urgensinya, karena masih ada sejumlah masalah yang kita hadapi hingga hari ini, dan itu belum terselesaikan. Di antaranya, sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas,” kata Gubernur saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan se-Kaltara di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Kamis (1/3).
Sektor perhubungan, kata Gubernur, erat kaitannya dengan konektifitas antar wilayah. Khususnya antara daerah di Kaltara, maupun Kaltara dengan wilayah lain di luar.
Konektivitas sendiri, menurutnya merupakan isu yang krusial untuk diselesaikan. Meskipun bangsa ini berpengalaman panjang dalam penyusunan perencanaan daerah. “Permasalahan sejatinya, bukan pada tingkat perencanaan tingkat lokal, daerah, regional maupun nasional. Tapi masalah seriusnya, terletak pada implementasi dari rencana itu. Baik karena masalah ego pribadi maupun sektoral. Juga validitas data yang saat diimplementasikan di lapangan menimbulkan distorsi teknis dan biaya,” paparnya.
Gubernur mengatakan, terkait sektor perhubungan di Kaltara, isu terpenting yang patut menjadi perhatian adalah konektivitas udara dan laut. “Ini merupakan upaya efisiensi nasional yang berdampak kuat bagi perkembangan negara. Contohnya, Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan konektivitas yang kuat dan luar biasa sehingga dapat mewujudkan sarana transportasi yang murah, aman dan cepat bagi masyarakat juga orang yang datang kesana,” urai Irianto.
Berkaitan dengan hal ini, Pemprov Kaltara telah menyusun sebuah rencana besar dan strategis di sektor perhubungan. Salah satunya, rencana pengembangan Bandara Juwata Tarakan. “Bandara ini, terminal dan runwaynya akan dibangun lebih representatif. Ekspektasinya, bandara ini menjadi bandara intramoda yang terintegrasi dengan moda transportasi laut untuk melayani penumpang yang akan melanjutkan perjalanan melalui jalur perairan dengan speedboat. Lewat APBD Kaltara, juga telah dibangun kanal yang tak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi perairan tapi juga untuk pengendali banjir dan lokasi wisata kuliner rakyat,” ungkap Gubernur.
Rencana ini, lanjutnya, sudah disampaikan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) sebelumnya, Ignasius Jonan juga Menhub saat ini, Budi Karya Sumadi. Bahkan dipaparkan ke depan Presiden RI Joko Widodo. “Dari Pusat, sudah ada komitmen dari Menhub Budi Karya Sumadi bahwa hingga 2019 akan mengalokasikan dana pembangunan sektor perhubungan di Kaltara hingga Rp 1 triliun. Meskipun angka ini belum memadai, tapi sudah cukup untuk menunjukkan komitmen Pemerintah, khususnya Kemenhub untuk membangun infrastruktur perhubungan yang dibutuhkan di Kaltara,” ungkap Irianto.
Dukungan pemerintah ini, juga sebagai bukti perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Dari Jawasentris, menjadi Indonesiasentris. “Kaltara memberikan banyak harapan. Tak hanya bagi Kaltara, tapi juga bagi Indonesia dan dunia pada umumnya. Ini didukung dengan data dan fakta yang empiris. Diyakini, bila Kaltara dibangun maka akan terwujud Indonesia baru,” ujarnya.
Sebagai informasi, Rakornis tahun ini mengangkat tema “Melalui Rakornis Perhubungan Kita Capai Pemerataan Pembangunan Transportasi Darat, Laut dan Udara Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”. Hadir dalam Rakornis itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugiharjo dan Pakar Transportasi (Guru Besar di UGM dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia) Prof Danang Parikesit. Rakornis digelar mulai 1 hingga 3 Maret 2018. (humas)
