Hadiri PITJK, Gubernur Minta OPD Sosialisasikan Program OJK
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2018 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Place Jakarta, Kamis (18/1) malam.
Acara tahunan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo itu, juga dihadiri Gubernur BI Agus DW Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, Komisioner OJK, pimpinan perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang industri jasa keuangan.
Terkait dengan pertemuan itu, Gubernur mengemukakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bekerja sama dengan OJK berupaya untuk memperkuat akses jasa keuangan. Utamanya bagi para petani dan nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan tujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara. Hal tersebut disampaikan Irianto, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam pertemuan tahunan OJK itu. Sejauh ini, saya melihat program-program dari OJK sangat positif pada masyarakat. Saya minta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait turun untuk mensosialisasikan program-program itu. Misalnya asuransi pada petani dan nelayan, ungkapnya.
“Pemprov Kaltara sangat mendukung. Kemudian kepada bupati dan walikota yang bisa menggunakan program ini (jasa keuangan), coba didorong. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu manfaat-manfaatnya, lanjut Gubernur.
Mendengar arahan Presiden terkait dengan jasa keuangan perbankan dalam memberdayakan masyarakat, Gubernur siap melakukan langkah yang dapat memperkuat perbankan. Presiden mendorong adanya obligasi. Di Kaltara hal ini sudah kita lakukan. Yaitu dengan memperkuat Bank Kaltimtara. Kaltara akan terus menambah penyertaan modal. Harapan kita, Kaltara bisa menjadi pemegang saham terbesar. Atau paling tidak nomor dua-lah setelah Kaltim (Kalimantan Timur), kata Irianto.
Sementara itu, Presiden menyampaikan, kemiskinan masih tinggi dan harga bahan pangan masih tinggi. Artinya masih banyak ketimpangan. Presiden menegaskan, industri jasa keuangan harus mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto dan meminta industri jasa keuangan dapat mengoptimalkan perkreditan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perlu tenaga untuk mengoptimalkan pembiayaan UMKM untuk mengatasi ketimpangan yang ada sehingga seperti orang sehat yang bisa berlari kencang, kata Presiden dalam arahannya.
Acara yang melibatkan pelaku industri perbankan pelat merah (milik pemerintah), perbankan syariah, asuransi, pasar modal memiliki komitmen untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Serta, menjawab dinamika dan tantangan pembangunan ekonomi nasional.
Di tempat sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. Menurutnya, OJK memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen. Hal ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan. Baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali, kata Wimboh.
Di sisi lain, kesempatan pertemuan itu dimanfaatkan Irianto untuk melakukan komunikasi dan membangun jaringan atau koneksi dengan pemerintah.
Gubernur berada satu meja bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara. Banyak hal kami diskusikan, utamanya terkait perkembangan terkini, baik di Indonesia dan terkhusus tentang Kaltara, tutup Irianto.(humas)
