Jakarta- Komisi II DPR RI menjamin pembuatan e-KTP akan berjalan lancar. Hal ini disampaikan Hetifah, Anggota Komisi II DPR pada Rapat Kerja dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kamis (23/11). Menurutnya Kemedagri telah mengupayakan pemenuhan blangko e-KTP diberbagai daerah.
“Untuk di Kabupaten Kubar saya berterima kasih Dirjen Dukcapil sudah memenuhi aspirasi yang kita sampaikan. Kini mereka sudah bisa merekam e-KTP. Hanya saja pak, kami masih kekurangan 10.000 blangko untuk di Kubar. Mohon untuk segera dikirim pak”, kata Hetifah kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam forum Rapat Kerja.
Selain itu, Hetifah juga menyampaikan ada beberapa alat perekaman yang rusak sehingga memperlambat proses perekaman. Hal ini banyak dikeluhkan kepala-kepala daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Menanggapi hal tersebut, Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil mengakui bahwa kerusakan alat perekam sering kali menghambat proses perekaman e-KTP. Ia meminta kesediaan Pemerintah Daerah untuk membantu membeli alat tersebut.
“Ini jika Pemda berkenan, bisa menggunakan anggaran DAK Fisik untuk membantu membeli alat”, kata Zudan.
Zudan menambahkan bahwa hingga saat ini, data wajib KTP di Indonesia ada sebanyak 189.630.855. dari jumlah itu, yang sudah merekam ada sebanyak 178.580.721. Jadi, pencapaian perekaman e-KTP sudah 96,4 persen. Untuk pengadaan blangko, Zudan menerangkan pengadaan di tahun 2017 sebanyak 25,9 juta. Sedangkan untuk tahun 2018 akan diadakan 16 juta keping blangko melalui mekanisme e-catalog. Dengan jumlah itu, dipastikan pada 2018 seluruh penduduk sudah menggunakan e-KTP.
Berkenaan dengan kesulitan-kesulitan warga Kaltim-Kaltara dalam melakukan perekaman e-KTP, Hetifah akan bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk membuka stan-stan perekaman di Dapil.
“Untuk di Kaltim dan Kaltara, saya akan mengupayakan dan bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk melayani perekaman dan pencetakan e-KTP. Tadi Pak Dirjen juga sudah menawari. Ini agar memudahkan masyarakat”, kata Hetifah.