TARAKAN Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara Tahun 2017 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Rabu (6/12). Rakor itu dihadiri perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim), penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Kaltara, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara, kalangan legislatif dan lainnya.
Ada 2 tema diangkat dalam Rakor Forkopimda kali ini. Yaitu, kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 di Kota Tarakan, dan percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Kaltara.
Menanggapi rakor ini, Wagub menuturkan bahwa sepenuhnya Pemprov Kaltara akan mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Tarakan tahun depan. Di Kaltara, tahun depan hanya Tarakan yang mengikuti Pilkada Serentak. Dalam hal ini, Pilwali (Pemilihan Walikota-Wakil Walikota) Tarakan. Dan, Pemprov akan mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan aman, tertib, jujur, adil dan demokratif, kata H Udin.
Dukungan Pemprov itu, akan diberikan sejauh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan membutuhkan. Disebutkan H Udin, sebagaimana arahan Gubernur Kaltara, Pilkada Serentak 2018 di Tarakan, merupakan kewenangan Pemkot Tarakan untuk penganggaran dan hal lainnya. Pun demikian, apabila Pemkot membutuhkan bantuan dari Pemprov Kaltara, seperti anggaran dan lainnya, Walikota Tarakan dapat segera berkoordinasi dengan Gubernur. Bantuannya akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada tentunya. Mengingat, Kaltara adalah provinsi baru yang memiliki keterbatasan juga dalam berbagai hal. Namun, komitmen Pemprov untuk membantu mensukseskan Pilkada Serentak di Tarakan akan tetap diwujudkan, ucap H Udin.
Sementara untuk pengadaan tanah, dituturkan H Udin, Pemprov Kaltara akan berupaya memenuhi arahan Gubernur terkait percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan umum di Kaltara. Di antaranya, pembentukan sejumlah tim kecil yang memiliki tugas dan wewenang berbeda. Pengadaan tanah untuk pembangunan umum ini, sangat dibutuhkan untuk dipercepat. Mengingat, Kaltara tengah gencar melakukan promosi dan merengkuh investasi dari luar, jelas H Udin.
Ini juga menunjukkan kemudahan dan perhatian Pemprov kepada investor yang masuk. Jangan sampai, lantaran persoalan pengadaan tanah, investor yang sudah serius, tak jadi menanamkan modalnya. Jadi, kepada seluruh pihak terkait, Pemprov sangat berharap bantuan dan dukungannya untuk mempercepat proses pengadaan tanah ini, urai H Udin.(humas)