Bima Arahkan Digitalisasi Layanan Kepegawaian
TARAKAN – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI kini tengah gencar melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian dalam mendorong peningkatan kinerja, pengawasan dan produktivitas aparatur pemerintahan di Indonesia. Caranya, dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi terkini dengan tepat guna, tepat sasaran, bijak dan terarah. Hal ini disampaikan Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana, kala menjadi keynote speech pada Sosialisasi Pengawasan “Peningkatan Kapasitas Hukum dan Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara” di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (7/12).
Dalam upayanya tersebut, Bima menyebutkan, diharapkan aparatur pemerintahan baik di pusat, provinsi dan kabupaten serta kota mampu menyadari dan memahami adanya perubahan besar dalam budaya serta tingkah laku generasi saat ini. Seperti, sudah mulai disisihkannya teknologi konvensional dengan teknologi informasi terkini yang mendorong masyarakat, termasuk aparatur pemerintah untuk menyesuaikan diri. “Lihat saja, kini di Jakarta sudah mulai menerapkan metode cashless, uang fisik sudah mulai tak berlaku lagi. Bahkan, teknologi kartu seperti KTP Elektronik pun sudah mulai ketinggalan zaman. Lantaran, kini berbagai negara di dunia sudah menggunakan teknologi virtual. Dengan begitu, identitas diri dan sinkronisasi data pun lebih optimal. Karena, yang perlu dicatat atau diingat adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja,” kata Bima.
Indonesia juga harus mulai menggunakan metode single identity sebagaimana negara lain. Ditambah dukungan teknologi informasi terkini, maka penerapannya akan memudahkan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat, juga mempercepat kinerja aparatur pemerintah. “Perubahan ini, mau tak mau mengarahkan kita kepada gaya hidup digital. Bahkan, kini untuk berdagang pun bisa online. Termasuk, adanya teknologi penyimpanan data virtual yang menggantikan flashdisk atau harddisk. Saya sendiri sudah memanfaatkan teknologi itu, untuk menyimpan data dan berkas karena memang terbukti sangat memudahkan. Yang penting, handphone terhubung dengan jaringan internet,” ulasnya.
Dibawah arahan Bima, BKN pun sudah memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain, menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) yang terbukti akuntabel, akurat, jujur dan riil time, untuk sarana-prasarananya pun ditunjang dengan pemanfaatan jasa penyediaan komputer dari pihak ketiga. “Salah satunya, saat pelaksanaan tes CPNS di Kaltara baru-baru ini, kita menyewa jasa pihak ketiga yang menyediakan komputer dan ruangan serta jaringan. Jasa ini ditawarkan oleh penyedia secara online. BKN tinggal bawa server saja,” ungkapnya.
Kebutuhan teknologi informasi terkini, menurut Bima juga harus ditopang dengan ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai. Diakui Bima, Indonesia kini masih menggunakan teknologi 4 Generation (4G), sementara tingkat perkembangan teknologi jaringan internet sudah mencapai 6 Generation (6G). “Percayalah, perubahan teknologi yang intensif dan terus menerus ini akan berdampak pada banyak bidang kehidupan. Ini adalah gelombang perubahan makanya kita harus cepat beradaptasi,” urai Bima.
Gelombang perubahan itu juga terasa dampaknya di jajaran pemerintahan. Bima mengambil contoh, budaya millenia dari generasi CPNS saat ini. “Dari laporan yang saya terima, CPNS rekrutan baru itu pintar-pintar. Hanya saja, sebagian orang memandang mereka itu cuek dan kurang sopan. Tapi, menurut saya, itu adalah budaya generasi saat ini. Atau istilahnya Generasi Zaman Now. Jadi, itu bukan bentuk kekurang ajaran mereka, tapi begitulah budaya mereka sebagai dampak dari perubahan kehidupan saat ini,” jelas Bima.
Sikap CPNS generasi millenia juga cenderung memiliki tingkat loyalitas cukup rendah kepada atasan. “Mereka loyalitasnya kepada ide dan kreativitas. Mereka cenderung inovatif dan mau cepat. Lalu bagaimana sikap kita? Pemerintah sedianya, cukup menyediakan road platform-nya, ikuti perubahan itu,” urainya.
Pun demikian, Bima menyadari bahwa perubahan budaya dan penerapan teknologi informasi yang sedemikian rupa itu, belum merata. Sebab, masih ada daerah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet dengan baik. Ini membatasi generasi atau masyarakat perbatasan untuk mengikuti perubahan itu. “Kalau ini tidak segera disikapi dengan melakukan percepatan pemerataan jangkauan layanan informasi yang memadai, maka akan terjadi kesenjangan digital. Ini lebih berbahaya daripada kesenjangan sosial,” tuturnya.
Tuntutan perubahan dan penerapan serta pemahaman akan teknologi ini juga bergantung kepada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, pemanfaatan teknologi, jika disalahgunakan juga akan berdampak negatif pada moral bangsa. Seperti terjadinya korupsi, dan lainnya. Dijelaskannya, saat ini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia, cenderung naik-turun. Tercatat, pada 2014, Indonesia berada pada urutan 107 dan di 2016 menjadi urutan 68 dari 168 negara di dunia. “Meski urutan IPK Indonesia naik, tapi indeksnya masih di bawah rata-rata dunia. Ini perlu dicermati termasuk oleh kalangan pemerintah,” ulas Bima.
Sedangkan, dari sorotan kemudahan berusaha, Indonesia kini menempati urutan 91. Mengulas hal ini, Bima menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM di Indonesia, tak terkecuali untuk aparatur pemerintah. “SDM berkualitas di Indonesia itu sangat terbatas, termasuk yang memiliki etos kerja baik dan produktif. Apalagi yang memiliki skill memadai. Soal etos kerja dan produktivitas, BKN sudah membuat sebuah sistem pengawasan memanfaatkan teknologi yang ada. Dalam hal ini, BKN bekerja sama dengan pihak yang berkompeten. Ya, sebut saja teknologi untuk memudahkan pengawasan karena akan sulit mengawasi orang per orang,” ucapnya.
BKN juga sedang menyiapkan sistem kepegawaian berteknologi digital. Di antaranya, untuk urusan kenaikan pangkat otomatis, pensiun dan lainnya. “Untuk pemanfaatannya agar optimal dibutuhkan sinkronisasi data pusat hingga daerah. Untuk itu, saya arahkan kepada seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) juga BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang ada di daerah, agar berkoordinasi dengan Kanreg (Kantor Regional) BKN di tiap wilayah untuk melakukan sinkronisasi data kepegawaian. Kita menyongsong penggunaan teknologi digital untuk kepegawaian, yang nantinya akan memudahkan banyak hal,” ulasnya. Bima juga menyebutkan, perlunya assesment center untuk mengetahui peta potensi dan kompetensi setiap pegawai yang ada.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio saat membuka acara itu, mengatakan peran ASN sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan adalah sentral. Untuk itu, seluruh ASN harus memahami dan mengaplikasikan peraturan yang berlaku dengan baik. “Penting sekali untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian, termasuk pengawasan. Dan, perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri,” ujar H Udin.
Acara ini sendiri dihadiri oleh kalangan legislatif, kepala daerah atau yang mewakili di Kaltara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara dan kabupaten serta kota di Kaltara, dan lainnya. Sementara narasumber, berasal dari Kejaksaan Tinggin(Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim), BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara.(humas)
