CSR Potensi Alternatif Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19
SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail mendorong untuk dibentuknya tim evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang mengelola pertambangan batu bara di Kaltim.
Tim evaluasi CSR ini yang nantinya terdiri dari perwakilan masing-masing anggota legislatif di setiap daerah pemilihannya.
“Sebagai Anggota DPRD yang berada di wilayah yang memiliki banyak perusahaan batu bara besar, harus tanggap dan follow up untuk bentuk tim yang melibatkan berbagai pihak. Yakni legislaif dan eksekutif bersama-sama dengan masyarakat,” kata Ismail, Jumat (27/5).
Menurut Legislatif asal dapil VI meliputi Bontang-Kutai Timur-Berau ini pendistribusian CSR dari perusahaan-perusahaan sejatinya harus signifikan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini, lanjut dia, ada CSR tapi terkesan kecil. Semestinya bisa secara terukur. Karena, produksi dari perusahaan kan terukur.
Sehingga, bukan hal yang sulit ketika untuk menentukan angka pasti dalam pendistribusian wajib dari CSR setiap perusahaan tersebut
“Makanya kita perlu duduk bersama untuk mengevaluasi ini. Eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan,” terangnya.
Apabila yang menjadi kendala ialah payung hukumnya. Maka, agar tidak menjadi wacana dan menjadi solusi konkret yaitu adalah membuat payung hukumnya.
“Kalau perlu tunda dulu produksi dari perusahaan, harus sampai clearkan CSR. Karena Csr itu yang semestinya harus bisa dirasakan masyarakat,” ungkap Politikus Nasdem ini.
Karenanya dirinya mendorong pembentukan tim evaluasi CSR ini yang mengatur mekanisme mulai dari perencanaan hingga pendistribusiannya. Sebab, apabila terealisasi dengan baik, CSR ini dapat menjadi alternatif untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
“Kita harus merumuskan secara detail. Sudah saatnya bergandegan tangan untuk itu. Di paripurna nanti saya akan sampaikan secara terbuka, harus ada pemikiran dan format untuk sama-sama eksekutif berbicara serius tentang CSR,” jelasnya.
