Gubernur Undang Presiden ke Kaltara (Lagi) – Bakal Tinjau Kampung Nelayan Jembatan Bongkok dan Hatchery Koperasi Produsen Nelayan Kaltara

TARAKAN – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diundang Gubernur untuk berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) lagi. Ekspektasi ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat melakukan tinjauan di Kampung Nelayan Karang Anyar Pantai, Jembatan Bongkok, Tarakan Barat, Kamis (16/7) siang. “Pada kesempatan bertemu langsung dengan Presiden di Istana Bogor, usai Rakor Gubernur se-Indonesia, saya memaparkan kondisi Kaltara di masa pandemi ini. Termasuk kondisi komoditas perikanan, terkait harga udang dan lainnya yang terpengaruh dengan wabah Covid-19 kepada Presiden,” kata Irianto di sela kunjungannya ke Kampung Nelayan Karang Anyar Pantai

Disebutkan Gubernur, Presiden tertarik untuk meninjau infrastruktur perikanan di Kaltara. Salah satunya, hatchery pembibitan udang di Kaltara, yang terletak di Kota Tarakan. Dan, Gubernur pun mengundang Presiden untuk berkunjung ke Kaltara untuk kesekian kalinya.

“Di Jembatan Bongkok, Karang Anyar Pantai ada Tambak Penelitian-Pengembangan (Litbang) dan Mini Hatchery Koperasi Produsen Nelayan Kaltara. Fasilitas pembibitan ini dikelola lewat kerjasama antara Koperasi Produsen Nelayan Kaltara dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Ditjen Perikanan Budidaya KKP serta Universitas Borneo Tarakan (UBT),” jelas Gubernur.

Hatchery dan kawasan kampung nelayan di Jembatan Bongkok inilah yang bakal menjadi tujuan utama Presiden dalam kunjungan kerjanya nanti. “Di fasilitas tersebut, dilakukan pembibitan udang tambak berkualitas baik. Jadi, mulai dari penyediaan pakan hingga proses pemeliharaan bibit dilakukan dengan teknik-teknik tertentu sehingga memungkinkan dihasilkannya bibit yang unggul,” urai Gubernur.

“Setidaknya, dalam satu drum pembibitan, ada 300 ribu bibit yang dipelihara. Nah, bibit tersebut, saat dinyatakan siap untuk ditabur di tambak, akan dijual kepada anggota Koperasi Produsen Nelayan Kaltara. Jumlahnya ada sekitar 40 orang,” timpal Irianto.

Sedianya, pada kesempatan berkunjung ke Kaltara beberapa waktu lalu, Presiden juga sempat meninjau kawasan Kampung Nelayan Karang Anyar Pantai itu. “Sebentar saja, kala itu. Dan, belum sempat ke hatchery disana. Nah, apabila nanti Presiden meluangkan waktu dan merealisasikan kunjungannya ke Kaltara lagi,maka akan hatchery tersebut sekaligus meninjau kegiatan lainnya di Kaltara. Insya Allah,” tutur Gubernur.

PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN

Kamis (16/7) siang itu, Gubernur bersama sejumlah kepala OPD serta Wakil Walikota Tarakan Effendhy Djuprianto meninjau pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan RT 30 Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan. Kawasan ini juga dikenal dengan sebutan wilayah Jembatan Bongkok.

“Jalan lingkungan disini, kondisi sebelumnya sangat memprihatinkan karena kayunya banyak yang lapuk dan rusak. Badan jembatan juga miring karena pondasinya lapuk atau tergerus kedalam tanah. Sekarang kondisinya jauh lebih baik, bahkan lebar jalan dari sebelumnya hanya 2 meter ditambah menjadi 3 meter,” kata Gubernur.

Untuk kegiatan konstruksinya, menggunakan APBD Kaltara 2020 senilai Rp 198,3 juta. Pengerjaannya dilakukan sejak 6 Juli 2020 oleh CV Aditya selama 30 hari. “Apabila keuangan Pemprov Kaltara memungkinkan, kegiatan perbaikan jalan lingkungan disini akan dilanjutkan. Karena masih ada beberapa titik yang saya lihat perlu perbaikan, lantaran sudah rusak badan jalannya,” ungkap Irianto.

Di sela kunjungan, Gubernur bersama rombongan juga singgah Salat Dzuhur berjamaah di Masjid Nurul Mu’minin, Jembatan Bongkok RT 30. “Masjid harus selalu bersih. Dari itu, kebersihannya harus dijaga. Untuk bantuan, silakan diajukan namun harus mengikuti aturan yang berlaku.

Lalu,  jangan lupa untuk berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Tetap selalu memakai masker,  jaga jarak,  rajin mencuci tangan dan menjaga imunitas tubuh,” ucap Gubernur di hadapan jamaah usai Salat Dzuhur.

Di momen itu, Irianto pun menyampaikan rencana Presiden untuk membuat aturan pemberian sanksi kepada warga yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan. “Saat ini tengah dibahas pada tingkat kementerian terkait,” tutup Irianto.(humas)