Kaleidoskop Otonomi Daerah 2017, Hetifah Minta Pemerintah Selektif dan Prioritaskan Daerah Perbatasan
Jakarta- Sejak tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pelaksanaan pembentukan daerah otonom baru (DOB). Di tahun 2017 ini tampaknya pemerintah mulai mempertimbangkan untuk membentuk DOB. Hal tersebut seperti disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah, Minggu, (31/12). Menurutnya, Komisi II DPR, DPD dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah beberapa kali menggelar rapat membahas DOB.
“Kami mencatat berkali-kali rapat kerja dengan Kemendagri membahas masalah pembentukan DOB ini. Rapat terakhir yang dilaksanakan pada 23 November lalu sepertinya pemerintah akan membuka kesempatan. Kita di Komisi II juga akan mengkonsultasikan DOB ke Presiden”, kata Hetifah.
Hetifah menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin mengabulkan seluruh usulan DOB yang masuk baik ke Pemerintah, DPR dan DPD. Pasalnya kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk selektif dalam membentuk DOB.
“Data dari Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri per September lalu ada 249 usulan pembentukan DOB. Ini saya minta pemerintah selektif. Harus ada prioritas untuk daerah-daerah perbatasan seperti di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”, ujar Hetifah.
Hetifah menjelaskan, di Daerah Pemilihannya sudah ada beberapa usulan DOB. Semua usulan DOB tersebut sudah sempat berkonsultasi dengan Komisi II DPR.
“Pada 26 Oktober lalu kami di Komisi II DPR menerima audiensi Pak Gubernur Kaltara, kepala-kepala adat dan presidium DOB yang ada di Kaltara. Ada lima daerah di perbatasan itu yang cukup mendesak untuk dijadikan DOB, yaitu Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor, Kab. Krayan, Kab Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kab. Apau Kayan”, ungkap Hetifah.
Selain itu, politisi Golkar itu juga menyampaikan bahwa pada september lalu telah bertemu dengan semua presidium DOB dalam acara forum “Rembug Daerah Pemekaran” dan Pengukuhan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB se-Kaltim. Menurutnya, di Kaltim juga terdapat tiga daerah yang mendesak dijadikan DOB, yaitu Paser Selatan, Berau Pesisir, dan Kutai Utara. Hetifah berharap agar pemerintah pada 2018 bisa segera mengesahkan usulan DOB yang telah masuk dan dibahas bersama Komisi II dan DPD.
