Polda Kaltara dan Skandal BBM

OPINI – Belakangan ini, langkah tegas Polda Kalimantan Utara dalam mengusut dugaan kecurangan takaran minyak goreng merek MinyakKita di Kota Tarakan menuai sorotan. Kecepatan dan ketegasan aparat dalam menangani kasus ini memang patut diapresiasi, namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: Mengapa ketegasan yang sama tidak terlihat dalam kasus-kasus besar lainnya, seperti dugaan oplosan BBM Pertamax dan hilangnya puluhan ton barang bukti BBM yang pernah disita?

Kasus dugaan oplosan Pertamax bukan hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada keselamatan pengguna kendaraan. BBM oplosan berpotensi merusak mesin, meningkatkan risiko kecelakaan, dan bahkan bisa membahayakan nyawa. Jika kepolisian benar-benar berkomitmen dalam menjaga kepentingan publik, seharusnya kasus ini juga diusut dengan keseriusan yang sama seperti MinyakKita.

Namun, hingga kini, tidak ada gebrakan berarti dari Polda Kaltara terkait kasus ini. Lebih parah lagi, skandal hilangnya barang bukti puluhan ton BBM jenis Pertalite dan Solar pada 2022 pun masih menyisakan tanda tanya besar. Barang bukti yang awalnya mencapai puluhan ribu liter, tiba-tiba berkurang drastis dalam proses hukum. Ke mana BBM tersebut? Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa hingga kini tidak ada kejelasan atau pertanggungjawaban yang transparan dari pihak berwenang?

Ketimpangan dalam penegakan hukum ini memunculkan kesan adanya keberpihakan terhadap kepentingan tertentu. Mengapa kasus minyak goreng bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi kasus BBM yang nilainya jauh lebih besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak justru terkesan dibiarkan begitu saja?

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada transparansi dan profesionalisme dalam menangani kasus. Jika hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, maka bukan tidak mungkin rasa ketidakpercayaan akan semakin meluas. Polda Kaltara harus menjawab pertanyaan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

Masyarakat berhak tahu, apakah ada kepentingan tertentu yang bermain dalam kasus BBM ini? Ataukah hukum memang sudah kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kepentingan besar? Kita menunggu, apakah Polda Kaltara akan membuktikan keberpihakannya pada keadilan, atau justru membiarkan ketimpangan ini terus terjadi?

Penulis : Masaude
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan